Dinas Perkebunan Akan Lakukan Peremajaan Terhadap 30.000 Ha Kebun Sawit

0
49
Kepala Dinas Perkebunan Muarojambi Zulkarnaini

Jambinow.com, Muarojambi – akibat banyaknya Tanaman kelapa sawit yang sudah tidak produktif membuat Hasil tanaman kelapa sawit itu tidak maksimal lantaran telah berusia di atas 25 tahun dan sebagian tanaman sawit berasal dari bibit yang tidak bagus.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Muaro Jambi, Zulkarnaini mengakui bahwa kebun kelapa sawit yang tidak produktif di Kabupaten Muaro Jambi memang cukup luas.  Hasil pendataan instansinya terdapat seluas 30.000 hektar sawit yang patut dan layak mendapat program peremajaan kebun (replanting).

” Yang 30.000 hektar itu seluruhnya milik masyarakat.  Usia tanamannya rata-rata di atas 25 tahun dan ada juga karena bibitnya tidak bagus, ” kata kepala dinas perkebunan Muarojambi Zulkarnaini Rabu (30/1).

Tanaman kelapa sawit yang tidak produktif tersebut secara bertahap telah diusulkan untuk diremajakan melalui program replanting yang dibiayai pemerintah pusat. Pada 2018 lalu, Kabupaten Muaro Jambi mendapat kuota bantuan replanting kebun sawit dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPBD-KS)  seluas 194 hektar.

” Luasan kebun sawit yang diajukan tahun lalu 3.500 hektar,  realisasi yang dibantu pemerintah pusat hanya 194 hektar, dari 185.000 hektar target replanting se-Indonesia, ” ujarnya.

Untuk 2019 ini,  Dinas Perkebunan dan Peternakan Muaro Jambi kembali mengusulkan peremajaan kebun ( replanting)  kelapa sawit kepada pemerintah.  Kebun sawit yang diajukan untuk dilakukan replanting kali ini seluas 1000 hektar.

“Mudah-mudahan usulan kita ini terakomodir,  apalagi target replanting kebun sawit yang dibiayai pemerintah pusat meningkat menjadi seluas 200.000 hektar, “katanya.

Zulkarnain menjelaskan bahwa program replanting kebun sawit yang dibiayai pemerintah pusat tidak berbentuk bantuan bibit, melainkan berbentuk uang tunai. Untuk satu hektar kebun sawit diberi bantuan sebesar Rp25 juta.

” Jadi kalau kita total,  bantuan replanting untuk tahun lalu sekitar Rp7 Miliar,”sebutnya.

Penerima bantuan adalah kelompok tani, gapoktan, KUD atau Badan Usasa Milik Desa yang mengajukan dalam bentuk proposal.  Syaratnya luasan lahan yang diajukan minimal 50 hektar dan anggotanya minimal 20 orang. Syarat lainnya melampirkan KTP,  KK,  surat tanah dan rekening bank.

” Kalau sudah lengkap,  maka kita akan verivikasi terlebih dahulu.  Kemudian akan kita ajukan ke Disbun Provinsi,  untuk selanjutnya diteruskan ke Dirjen Perkebunan dan terakhir akan diserakan ke BPDP-KS, ” katanya.

Jika seluruh syarat telah terpenuhi,  maka dalam waktu 20 hari uang sudah langsung cair.  Uang akan ditransfer langsung BPDP-KS ke rekening pemohon.

” Pengawasan program ini sangat ketat,  diawasi langsung oleh KPK dan penegak hukum lainnya. Penerima bantuan ini bisa dilihat secara online, ” ujarnya.

Zulkarnain menyebut bahwa pihaknya turut serta mengawasi pelaksanaan repplanting ini di lapangan. Termasuk dari proses verivikasi proposal,  pengecekan data dan lahan di lapangan. ” Petugas kita langsung terjun mengecek lahan dengan menggunakan GPS, kita turun dengan didampingi pihak kepolisian,” katanya.(red)

LEAVE A REPLY